SURABAYA Aliansi Berita web.id – Kasus pemecatan Prof. Budi Santoso (Prof Bus) dari jabatannya sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) pada Rabu, 3 Juli 2024 lalu, terus menuai polemik dari sejumlah kalangan dan bukan hanya sivitas akademika Unair namun salah satunya Satuan Pelajar-Mahasiswa Pemuda Pancasila (Sapma PP) Jawa Timur memprotes kebijakan Rektor Unair.
Sapma PP mengkritik langkah rektor Unair yang mencopot Dekan FK karena menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Pemecatan Prof Bus dari jabatannya sebagai dekan FK Unair, diyakini tidak memiliki dasar yang jelas dan semata-mata adalah soal kepentingan. Akibat pendapat Prof Bus yang bertentangan terhadap kebijakan pemerintah mengenai program mendatangkan dokter asing oleh pemerintah.
Ketua PW Sapma Pemuda Pancasila Jatim Arderio Hukom menjelaskan soal pemecatan Prof Bus usai memberikan pendapat dan pendapatnya soal penolakan terhadap kebijakan pemerintah mendatangkan dokter asing adalah ironi yang cukup memprihatinkan.
“PW SAPMA PP Jawa Timur menilai, pemecatan dekan FK Unair merupakan pemicu buruk dan destruktif terhadap upaya membuka ruang opini, gagasan dan narasi akademis untuk membangun dan menghidupkan suasana sehat konstruktif diranah akademis,” urai Arderio.
Menurutnya ini adalah persoalan penyempurnaan kebebasan berpendapat yang masih sering terjadi, sejak zaman kolonialisme.
“Alih-alih menunjukkan kekuatan melalui penyalahgunaan kekuasaan dengan harapan memunculkan ‘ketakutan’ dan normatif di lingkungan sivitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga,” kata Arderio dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (5/7/2024).
“Melalui pemecatan terhadap dekan yang memberikan opini kontra kebijakan pemerintah, kali ini malah menjadi bumerang mematikan bagi kelembagaan perguruan tinggi,” paparnya.
Arderio melihat aksi bersama yang dilakukan ratusan dosen dan mahasiswa FK Unair pada Kamis 4 Juli 2024 di halaman FK Unair menunjukkan gerakan perlawanan terhadap upaya pemekaran kebebasan berpendapat akademis tidak pernah padam.
Ia berpendapat bahwa pendapat yang buruk semacam ini bila terus dibiarkan dan dinormalisasi akan menjadi selama menuju kebebasan berpendapat akademis, lebih-lebih perguruan tinggi harus mampu menjadi mimbar bebas-bebasnya dan luas-luasnya dalam menyuarakan kebenaran dan keadilan.
“Tentu saja semangat ini sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi negara yang mengedepankan azas-azas musyawarah dan peletekan kepentingan orang banyak (maslahat) diatas kepentingan kelompok dan golongan,” tegas Arderio.
PW SAPMA PP Jatim mengajak serta seluruh kader SAPMA PP baik yang berada dilingkungan Universitas Airlangga, maupun perguruan tinggi lainnya untuk bersama-sama saling menjaga.
“Agar kebebasan berpendapat terutama di ranah akademis tetap hidup, serta turut aktif melawan indikasi-indikasi penyempurnaan dan pembelengguan kebebasan berpendapat yang ada,” pungkasnya
Reporter: Alief dwi ardi
