Oleh Dewi RL
Senin, 11 November 2024, 13:14 WIB
Jakarta – Prabowo Presiden sebagai Panglima Pemberantasan korupsi,
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato usai dilantik pada Sidang Paripurna MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).
Hari pertama menjadi Presiden, Prabowo sudah menegaskan tekadnya melawan korupsi sampai tuntas. Dalam pidato pelantikannya, secara eksplisit Prabowo menyatakan perlunya ketegasan dalam membereskan penyimpangan korupsi dan kolusi di Pemerintahan.
Presiden Prabowo sangat jelas, seluruh unsur pimpinan harus memberikan contoh. Prabowo menggunakan metafora kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepalanya sebagai cara Prabowo memberikan peringatan kepada pimpinan utamanya anggota kabinet.
Itulah Prabowo mengingatkan para pemimpin harus bekerja untuk Rakyat, bahwa Rakyat harus bebas dari ketakutan. Bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan. Bebas dari kebodohan dan bebas pula dari penderitaan.
Tegas memberantas korupsi yang disampaikan lugas oleh Presiden Prabowo melalui pidatonya usai pelantikan, telah memunculkan asa baru bagi Masyarakat. Pernyataan penuh penekanan setidaknya menjadi alarm atau warning keras bagi seluruh pejabat dan para pemimpin untuk jangan coba-coba korupsi.
Tujuh Astacita bisa dimaknai menguatkan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui perbaikan signifikan birokrasi, hukum dan lembaganya termasuk para pengambil keputusan dalam institusi hukum itu sendiri. Menutup peluang,
Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 mengamanatkan, Bumi dan air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran Rakyat. Namun implementasi dari pasal ini acap kali menghadapi masalah, utamanya dalam konteks pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).
Seluruh bisa melihat di sektor-sektor produksi utama SDA seperti batu bara, nikel termasuk kelapa sawit yang telah berkembang pesat dalam 2 dekade terakhir. Ciri utama sektor-sektor ini adalah tingginya komponen rente sebuah fenomena yang berpotensi bagi tindak korupsi.
Terhadap akses faktor produksi utama sektor ini yakni SDA termasuk lahan konversi hutan didistribusikan melalui proses politik berupa pemberian izin konsesi, akibatnya kue ekonomi dari sektor SDA hanya jatuh kepada segelintir pengusaha. Alih-alih terbuka bagi setiap pelaku usaha yang terbiasa produktif dan efisien.
Sebagian hasil keuntungan SDA lewat begitu saja di luar anggaran Negara, padahal anggaran adalah instrumen utama guna menyalurkan hasil-hasil ekstraksi SDA untuk kesejahteraan rakyat. Utamanya Warga lokal yang terdampak proses produksi.
Korupsi berpotensi pada proses produksi SDA harus ditutup dan Presiden Prabowo yang akan memimpin sebagai Panglima sebagaimana dulu ketika Prabowo masih aktif sebagai pimpinan pasukan TNI, karena korupsi sektor SDA bisa mengancam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan serta mengganggu daya saing global akibat kebocoran anggaran.
Korupsi juga mempersulit akses terhadap pendidikan generasi baru atau sering mengharuskan adanya suap untuk mendapatkan layanan yang seharusnya gratis, selain bisa menghambat investasi. Korupsi juga bisa menyebabkan demoralisasi, menurunkan moral pegawai dan pejabat serta membuat Masyarakat meragukan nilai kerja keras juga inovasi yang seharusnya menjadi budaya.
Presiden Prabowo tidak hanya berbicara tentang upaya pencegahan korupsi tetapi juga mengambil sikap keras terhadap penindakan para pelaku korupsi, komitmen untuk menjatuhkan sanksi berat bagi para koruptor termasuk upaya pemiskinan dan hukuman penjara sangat tegas. Sikap ini penting untuk memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi sehingga bisa menciptakan iklim Pemerintahan yang lebih bersih dan transparan.
Dukungan dari Para Pengamat dan Tokoh Masyarakat, beberapa Lembaga Masyarakat Madani (Civil Society) juga menyuarakan optimisme terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo. Publik berharap langkah-langkah yang telah dicanangkan dapat diterapkan secara nyata di lapangan sehingga hasilnya bisa segera dirasakan Masyarakat.
Pihak menilai Presiden Prabowo memiliki peluang untuk membawa perubahan besar dalam hal pemberantasan korupsi jika didukung oleh perangkat hukum dan kebijakan yang memadai, Pemerintahan Presiden Prabowo akan menghindari praktik-praktik political trade-off yang dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi. Hal ini diharapkan dapat memperkuat Lembaga-lembaga Penegak Hukum seperti KPK sehingga tidak ada intervensi dalam Penegakan Hukum.
Dengan proses hukum dapat berjalan secara Independen dan transparan serta menciptakan kepercayaan Publik terhadap komitmen Pemerintah dalam memberantas korupsi, optimisme yang tinggi terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo mengisyaratkan bahwa KPK dapat makin kuat dalam memberantas korupsi jika mendapatkan dukungan politik dan kebijakan yang memadai. Optimisme dan apresiasi terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo dalam upaya memberantas korupsi terus mengalir dari berbagai kalangan.
Juga dukungan Kelembagaan, korupsi sudah menjadi musuh bersama Rakyat Indonesia. Korupsi terbukti mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi Negara, menurunnya investasi dan meningkatnya kemiskinan juga timpangnya pendapatan serta menurunnya tingkat kebahagiaan Masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto berbicara dengan lantang berani melawan korupsi melalui berbagai strategi di antaranya perbaikan sistem yang terdigitalisasi dan mengedepankan penegakan hukum yang tegas, ini merupakan bentuk komitmen dari seorang Presiden yang menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas utama seperti yang termaktub dalam Astacita Prabowo-Gibran butir ketujuh yakni memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan serta pemberantasan korupsi dan Narkoba. Melalui revisi UU Kementerian Negara, Presiden Prabowo merombak struktur dan nomenklatur kabinet dengan membentuk kementerian dan badan baru.
Ada kekhawatiran soal membesarnya postur kabinet namun di sisi lain bisa menjadi kesempatan emas bagi Prabowo untuk memaksimalkan kabinet atau kelembagaan dalam melawan korupsi, Pemerintahan Prabowo sudah mulai bekerja. Salah satunya dengan memprioritaskan agenda melawan korupsi.
Belum hanya dalam kabinet, Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra juga harus memperkuat komitmen antara partai koalisi pendukungnya dalam memberantas tindak korupsi. Selanjutnya Prabowo sebagai Presiden juga harus menunjukkan ketegasannya dalam menggunakan alat hukum seperti KPK, Polri, Kejaksaan Agung hingga pengadilan untuk menyudahi praktik korupsi di Negeri ini.
Hukum harus berjalan tanpa diintervensi dengan sikap yang independen dan tegak lurus akan pemberantasan korupsi itu, Prabowo dan para Menterinya akan membangun Pemerintahan yang kuat dan transparan. Problematika kinerja Pemerintahan sebelum-sebelumnya bisa menjadi pembelajaran yang ditandai maraknya pemborosan sumber daya dan keleluasaan korupsi.
Membuka mata bersama bahwa kapasitas birokrasi Negara ini dalam posisi mengkhawatirkan, pada titik ini revisi Kelembagaan yang dilakukan Prabowo menjadi relevan. Kini tantangan utama Prabowo dengan kabinet besarnya adalah koordinasi dan efisiensi.
Tak ada satu aspek pun dalam pembangunan termasuk seluruh janji Astacita yang berdiri sendiri, Program Makan Bergizi Gratis misalnya bukan hanya tanggung jawab Badan Gizi.
Program tersebut juga porto folio Kementerian atau badan yang mengurus sektor Pendidikan, Kesehatan, UMKM, Koperasi dan seterusnya. Selain memastikan kabinet bisa langsung operasional banyaknya Kementerian/Badan yang baru dibentuk dan dirombak, menuntut kejelasan serta efektivitas penanganan program prioritas salah satunya soal korupsi.
Salah satunya korupsi terjadi karena tiadanya akuntabilitas, oleh karena itu semua kerja Pemerintah harus dipertanggungjawabkan. Keberhasilan atau kegagalan mencapai target pembangunan menjadi indikator akuntabilitas dalam pelaksanaan program Pemerintah.
Prabowo selaku Presiden RI perlu melibatkan KPK dan BPKP bersama Lembaga Kepresidenan dalam merencanakan mengawasi implementasi hingga mengevaluasi capaian pembangunan guna memastikan sumber daya tak dikorupsi dan Pemerintah tak bekerja setengah hati, Prabowo akan langsung terjun sendiri Memimpin Pemberantasan korupsi. Bangsa ini tak punya banyak waktu dalam melawan korupsi karena itu butuh kekuatan tekad dan niat.
Juga keberhasilan Pemerintahan dan Kepemimpinan Prabowo akan dilihat dari kemampuan memenuhi janji politiknya untuk mensejahterakan Rakyat dan memperbaiki kinerja Pemerintahan, momentum Prabowo sudah tiba. Ada ruang baginya membentuk masa depan Negeri dengan memastikan kemakmuran, stabilitas dan Keadilan bagi Rakyat melalui Reformasi Kementerian dan Lembaga yang bermakna membentuk Sinergi melawan korupsi.
Penulis adalah Bendahara Aliansi Berita
Editor: HM Denny AS
08887886999
