Alief DA
Senin, 19 Mei 2025 – 07:08 WIB
aliansiberita.web.id – Fasilitasi sengketa lahan, Gubernur Jawa Barat sebut Pemimpin harus berani. Dedi Mulyadi, kalau Pejabatnya enggak nekat enggak akan maju.
Dedi Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat mengungkapkan permasalahan terkait sengketa lahan (Kanal Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel), Gubernur Jawa Barat memfasilitasi sengketa lahan yang berlokasi di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok. Dikesempatan yang sama, ikut hadir staf Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan pengukuran tanah.
Warga yang berada di Kampung Baru tersebut menempati lahan yang dimiliki oleh Kementerian Sekretariat Negara, Pemerintah Kota Depok dan PT Property.
Gub. Jabar, Dedi Mulyadi menjelaskan saat Negara membutuhkan tanah Rakyat, Negara harus bayar.
“Tapi kalau Negara butuh tanah untuk yang itu milik Negara ada Rakyatnya, Negara harus bayar lagi,” jelasnya.
Dedi menjelaskan, Negara harus memiliki uang untuk membayar karena ketentuannya tidak ada ada.
“Saya banyak bebasin lahan milik pengairan, tujuannya untuk mencegah agar tidak terjadi banjir. Tetep aja harus keluarkan duit puluhan Miliar, padahal yang kebanjiran mereka,” imbuhnya.
Penjelasan Dedi, tidak bisa menggunakan dana APBD karena APBDnya sudah jalan.
“Harus nyari duit, bantuan-bantuan pihak lain,” tambahnya.
Karenanya Dedi menyebutkan, Pejabat jarang ada yang berani melakukan hal tersebut karena beresiko.
“Sudah dimarahin warganya harus nyari duit, harus diperiksa kadang-kadang. Mangkanya Indonesia kalau Pejabatnya enggak nekat, enggak akan maju,” katanya.
Kata Dedi, Pemimpin harus berani.
“Rakyat itu enggak selalu benar, ada juga yang salah. Pejabat itu tidak selamanya salah, ada benernya juga,” imbuhnya.
Perkataan Dedi, semua pihak harus berubah.
“Jadi sebenernya, di Indonesia ini yang harus berubah bukan hanya Pejabatnya, Rakyatnya juga harus berubah,” tambahnya.
Pengukuran dan pengumpulan data sudah dilakukan, Dedi sempat berbincang bersama keluarga tentang tanah milik Negara.
“Kalau Negara butuh tanah Rakyat harus bayar dengan mahal, kalau Rakyat ambil tanah Negara. Negara harus bayar lagi pada yang ngambilnya,” omongnya
Dedi melanjutkan, harusnya pihak yang meninggali tanah Negara berpuluh-puluh tahun harus membayar seperti sistem sewa.
“Kalau ngontrak dia bayar berapa, sekarang terbalik, harus ganti lagi,” imbuhnya.
Pernyataan Gubernur Jawa Barat, salah satu warga mengatakan hal tersebut untuk mengganti perawatan.
“Kan selama ini dirawat tanahnya, dulunya hutan ini,” tegasnya.
(08887886999)
