HM Denny Adi SE
Senin, 2 Juni 2025 – 21:22 WIB
aliansiberita.web.id – Undang-undang hukuman mati untuk koruptor belum disahkan karena beberapa faktor termasuk pertimbangan tentang Hak Asasi Manusia, efektivitas hukuman dan kemungkinan kesalahan dalam proses hukum. Selain itu, terdapat perbedaan pendapat di kalangan Pemerintah dan DPR tentang apakah hukuman mati adalah solusi yang tepat untuk pemberantasan korupsi.
Berikut adalah beberapa alasan mengapa hukuman mati untuk koruptor belum disahkan,
Hak Asasi Manusia.
Hukuman mati dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia, khususnya hak untuk hidup dan dianggap tidak sepadan dengan kejahatan korupsi.
Efektivitas hukuman,
beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman mati tidak efektif dalam memberantas korupsi dan tidak memberikan efek jera.
Kesempatan kesalahan,
hukuman mati dianggap final dan tidak dapat diubah jika terjadi kesalahan dalam proses hukum.
Perbedaan pendapat, terdapat perbedaan pendapat di kalangan Pemerintah dan DPR tentang apakah hukuman mati adalah solusi yang tepat.
Ketidak pastian dalam penerapan,
Undang-undang korupsi saat ini sudah mengatur ancaman hukuman mati bagi koruptor tetapi penerapan hukuman mati sangat sulit karena terdapat syarat-syarat yang sulit dipenuhi seperti kondisi bencana alam atau keadaan tertentu.
Pilihan hukuman lain,
ada pilihan hukuman lain yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia seperti hukuman penjara seumur hidup, denda dan pengembalian kerugian negara.
Kekuatan lobi,
perjuangan untuk mensyahkan Undang-Undang hukuman mati untuk koruptor menghadapi tantangan dari berbagai pihak termasuk kelompok yang menentang hukuman mati dan anggota DPR yang memiliki kepentingan dalam korupsi.
Beberapa pihak, termasuk mantan Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa hukuman mati untuk koruptor dapat diterapkan jika ada kehendak yang kuat dari Masyarakat dan melalui revisi Undang-Undang. Namun, hingga saat ini belum ada revisi Undang-Undang yang berhasil mensyahkan hukuman mati untuk koruptor.
(08887886989)
